Di tengah sorotan kebijakan publik saat ini, Program Makan Bergizi Gratis bagi pelajar dan anak prasejahtera hadir sebagai jawaban atas masalah stunting dan ketahanan pangan yang masih mendera berbagai lapisan masyarakat. Namun, ambisi skala nasional ini bukan sekadar soal alokasi anggaran, melainkan tantangan implementasi yang kompleks: bagaimana memastikan keberlanjutan, kualitas gizi, dan distribusi yang merata tanpa terjebak dalam birokrasi yang kaku dan rentan terhadap kebocoran.
Sejarah pengelolaan dapur umum di Indonesia, khususnya di lingkungan pesantren, telah lama membuktikan bahwa kedaulatan pangan dan pendidikan moral dapat berjalan beriringan. Dapur pesantren bukan sekadar tempat menyajikan lauk-pauk, melainkan laboratorium sosial yang menguji kepedulian umat. Dengan dana terbatas dari sedekah masyarakat, pesantren mampu menyuapi ribuan santri secara rutin, disiplin, dan transparan. Pola ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program nutrisi tidak hanya bergantung pada anggaran negara, tetapi juga pada partisipasi sosial yang terstruktur dan qanaah dalam pengelolaan sumber daya.
Ketika program serupa diusung dalam skala nasional, beberapa tantangan strategis muncul. Pertama, integrasi rantai pasok masih belum optimal. Program ini berpotensi menjadi pengungkit ekonomi lokal jika sayuran, protein, dan bahan pokok dibeli langsung dari petani dan pelaku usaha kecil di sekitar, namun realitasnya sering kali terjebak dalam mekanisme pengadaan terpusat yang memarginalkan ekonomi kerakyatan. Kedua, pengawasan mutu gizi kerap menjadi formalitas administratif alih-alih indikator kesehatan yang terukur dan berkala. Ketiga, keberlanjutan fiskal masih rentan terhadap fluktuasi prioritas politik. Dapur pesantren mengajarkan bahwa kemandirian finansial tumbuh dari ekosistem donasi yang terdiversifikasi dan manajemen aset yang jelas, bukan semata-mata dari transfer pusat yang mudah berubah arah.
Solusi strategis terletak pada pendampingan pola pengelolaan berbasis komunitas yang telah teruji di pesantren, tanpa mengabaikan standar kebijakan nasional. Pertama, desentralisasi operasional harus diarahkan ke tingkat kecamatan dan desa, dengan melibatkan lembaga keagamaan, kelompok tani, dan koperasi lokal untuk membangun rantai pasok yang local-friendly. Kedua, sistem monitoring harus mengintegrasikan data gizi terpusat dengan audit transparan yang dapat diakses publik, menyerupai tradisi pelaporan zakat dan infak yang telah menjadi budaya integritas pesantren. Ketiga, diversifikasi pendanaan perlu dibangun melalui skema kemitraan strategis dan aset produktif keagamaan, sehingga program ini tidak sepenuhnya bergantung pada APBN yang fluktuatif. Dengan langkah ini, program makan bergizi nasional dapat tumbuh menjadi gerakan kolektif yang inklusif, berkelanjutan, dan berlandaskan keadilan sosial sesuai prinsip rahmatan lil ‘alamin.
Santri bukan berarti buta dunia — justru dari pesantren kami belajar bahwa ilmu tanpa keberpihakan pada rakyat adalah sia-sia.
